Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel
-
Rp 472.000
-
Rp 2,771.000
Berita Lain
-
Rabu, 16/05/2012 17:54 WIB
Pengembalian Rp 5 Miliar Jadi Pertimbangan Pengalihan Tahanan -
Rabu, 16/05/2012 17:36 WIB
Grup Pecinta Lagu dan PSM Unpad Gelar Konser Kolaborasi -
Rabu, 16/05/2012 17:21 WIB
Sidang KIP Jabar, Setda dan Disdik Divonis 'Bersalah' -
Rabu, 16/05/2012 16:22 WIB
Rumah Renovasi Ambruk di Pasirkoja, 2 Pekerja Nyaris Tertimbun -
Rabu, 16/05/2012 16:09 WIB
Hakim Tipikor Alihkan Status Tahanan Lima Terdakwa Bansos -
Rabu, 16/05/2012 16:00 WIB
100 Vendor Pernikahan Hadir di Pusdai
Indeks Berita
Forum Bandung
Thread Pilihan
Rabu, 16/05/2012 17:08 WIB
67 Tim Siap Ramaikan Kontes Robot Indonesia
Posted : Binggos
Selasa, 29/12/2009 11:24 WIB
KAMMI Tolak Pengadaan 100 Mobil Baru untuk Dewan
Baban Gandapurnama - detikBandung
Bandung -
Sedikitnya 30 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (29/12/2009). Mereka menolak pengadaan mobil dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD Jabar yang dianggarkan Rp 21 miliar.
Ketua Umum KAMMI Jabar Andriyana mengaku kecewa dengan hal tersebut. Kekecewaan pun bertambah saat para legislatif itu meminta tunjangan sewa rumah sebesar Rp 10 juta per bulan.
"Kami sangat kecewa dengan sikap anggota dewan ini. Masalah ini tidak substansial terkait kesejahteraan rakyat. Masih banyak persoalan masyarakat Jabar yang seharusnya diperhatikan. Masa setiap pergantian legislatif mesti ganti mobil dinas," ketus Andriyana.
Menurut Andriyana, semestinya anggaran Rp 21 miliar untuk mobil dinas itu disalurkan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Contohnya, kata dia, permaslahan gempa di Jabar yang belum kunjung terselesaikan dan persoalan pendidikan.
Dia menambahkan, DPRD Jabar pada 23 Desember 2009 menetapkan raperda tentang RAPBD 2010. Besarnya volume APBD 2010 ialah Rp 9,81 triliun. Dari total tersebut, jelas Andriyana, alokasi anggaran pendidikan hanya sebesar 1,6 triliun atau 16 persen.
"APBD 2010 Jabar ini tidak pro rakyat. Maka itu, kami menolak alokasi anggaran pendidikan 16 persen, karena tak sesuai dengan amanah rakyat. Dalam undang-undang diamanatkan, penyedian anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN dan APBD," ungkap Andriyana.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan di bawah 20 persen mengindikasikan terjadi pelanggaran konstitusi. Saat kondisi tersebut, Pemprov Jabar lebih mementingan anggota dewan dengan pengadaan mobil dinas dan tunjangan rumah.
"Jadi jelas, Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar tidak melihat kondisi rakyat yang masih menderita. Ini sungguh miris," tuturnya.
Massa aksi membawa beragam spanduk serta poster yang di antaranya bertulis "Tolak Tunjangan Mobil DPRD Jabar", "APBD 2010 Jabar Tidak Pro Rakyat" dan "Mana Relokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen".
Aksi tersebut mendapat pengawalan puluhan petugas kepolisian dari Polres Bandung Tengah.
(bbn/ern)
KAMMI Tolak Pengadaan 100 Mobil Baru untuk Dewan
Baban Gandapurnama - detikBandung
Ketua Umum KAMMI Jabar Andriyana mengaku kecewa dengan hal tersebut. Kekecewaan pun bertambah saat para legislatif itu meminta tunjangan sewa rumah sebesar Rp 10 juta per bulan.
"Kami sangat kecewa dengan sikap anggota dewan ini. Masalah ini tidak substansial terkait kesejahteraan rakyat. Masih banyak persoalan masyarakat Jabar yang seharusnya diperhatikan. Masa setiap pergantian legislatif mesti ganti mobil dinas," ketus Andriyana.
Menurut Andriyana, semestinya anggaran Rp 21 miliar untuk mobil dinas itu disalurkan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Contohnya, kata dia, permaslahan gempa di Jabar yang belum kunjung terselesaikan dan persoalan pendidikan.
Dia menambahkan, DPRD Jabar pada 23 Desember 2009 menetapkan raperda tentang RAPBD 2010. Besarnya volume APBD 2010 ialah Rp 9,81 triliun. Dari total tersebut, jelas Andriyana, alokasi anggaran pendidikan hanya sebesar 1,6 triliun atau 16 persen.
"APBD 2010 Jabar ini tidak pro rakyat. Maka itu, kami menolak alokasi anggaran pendidikan 16 persen, karena tak sesuai dengan amanah rakyat. Dalam undang-undang diamanatkan, penyedian anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN dan APBD," ungkap Andriyana.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan di bawah 20 persen mengindikasikan terjadi pelanggaran konstitusi. Saat kondisi tersebut, Pemprov Jabar lebih mementingan anggota dewan dengan pengadaan mobil dinas dan tunjangan rumah.
"Jadi jelas, Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar tidak melihat kondisi rakyat yang masih menderita. Ini sungguh miris," tuturnya.
Massa aksi membawa beragam spanduk serta poster yang di antaranya bertulis "Tolak Tunjangan Mobil DPRD Jabar", "APBD 2010 Jabar Tidak Pro Rakyat" dan "Mana Relokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen".
Aksi tersebut mendapat pengawalan puluhan petugas kepolisian dari Polres Bandung Tengah.
(bbn/ern)
Sending your message
(0) Komentar
Kirim Komentar
Disclaimer
Foto Lain
