Forum Bandung
- cabe kriting... galunggung
- Lowongan CPNS Deplu 2009... kepitingbercapit
- salam kenal2... kunyiil
- [PIC]MOJANG bandung... silvernautillus
- pangkalan OOTers forum d... silvernautillus
- sok atuh absen heula...... silvernautillus
Berita Lain
-
Selasa, 09/02/2010 20:04 WIB
Tergerus Air Sungai, 3 Rumah Ambrol -
Selasa, 09/02/2010 19:49 WIB
Sengketa Lahan Gasibu
Tujuh Tergugat Menolak Eksekusi Kawasan Gasibu -
Selasa, 09/02/2010 19:33 WIB
Polisi Ditembak
Polisi Menduga Motifnya Dendam -
Selasa, 09/02/2010 19:03 WIB
Korps Kavaleri Prioritaskan Alutsista Buatan Dalam Negeri -
Selasa, 09/02/2010 18:34 WIB
Polisi Ditembak
Istri dan Kakak Ipar Endang Diperiksa Polisi -
Selasa, 09/02/2010 18:12 WIB
Polisi Ditembak
Brigadir Endang Ditembak dari Jarak 1 Meter
Indeks Berita
Senin, 09/11/2009 15:20 WIB
Dugaan Korupsi PT KA
Kuasa Hukum Nilai Dugaan Korupsi PT KA Tak Layak Dipolisikan
Andri Haryanto - detikBandung
Bandung -
Wa Ode Nur Zainab, kuasa hukum bekas Dirut PT Kereta Api (PT KA) menilai kasus dugaan korupsi yang tengah diusut Polda Jabar tak layak dipolisikan karena tidak ada unsur pidana.
Dituturkan Zainab, persoalan PT KA dengan perusahaan investasi PT Optima Kharya Capital Management (OKCM) sudah diselesaikan dengan perjanjian baru di antara kedua pihak dan tidak ada indikasi tindakan pidana dalam penyelesaian perkara tersebut.
"Kalau ada indikasi suap atau gratifikasi itu tugas kepolisian, tapi kalau hanya tidak ada izin komisaris, itu bukan masalah pidana," kata Zainab saat menggelar jumpa pers di RM Riung Sari, Jalan Soekarno Hatta, Senin (9/11/2009).
"Penyidikan perlu dilakukan, jika ada indikasi suap atau hal-hal yang merugikan perusahaan," sambung Zainab.
Zainab sendiri mengaku saat ini belum menerima hasil audit yang memaparkan kerugian PT KA dari investasi OKCM.
Ia menambahkan, jika ada tindakan pihak direksi ataupun komisaris yang merugikan perusahaan, dapat diselesaikan melalui Undang-undang No 40 tahun 2007 khususnya pasal 138 tentang Perseroan Terbatas.
"Jika ada tindakan direktur atau komisaris atau organ lainnya yang dapat merugikan perusahaan maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut," tegasnya.
Mekanisme pemeriksaan tersebut dapat melalui audit internal, pemanggilan yang bersangkutan di RUPS. "Jika bersalah direkomendasikan untuk mengganti kerugian tersebut," jelasnya.
"Kalaupun ada tindakan pidana, bisa direkomendasikan ke kepolisian," tegasnya lagi.
Menurut Zainab, segala persetujuan terkait investasi PT KA dengan OKCM senilai Rp 100 miliar di tahun 2008 telah diketahui oleh Dewan Komisaris PT KA. Dirut saat itu, Ronny Wahyudi, menandatangani berkas tersebut setelah melalui penandatangan Direktur Personalia dan Umum serta Direktur Keuangan PT KA yang diketahui oleh Dekom PT KA yang bertugas melakukan pengawasan tehadap PT KA pengawasan.
"Secara logika hukum ini sudah sesuai dengan proses yang benar," kata Zainab.
"Naif sekali jika komisaris tidak mengetahui, merasa ditipu, atau dibohongi," kata Zainab.
(ahy/lom)
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Dugaan Korupsi PT KA
Kuasa Hukum Nilai Dugaan Korupsi PT KA Tak Layak Dipolisikan
Andri Haryanto - detikBandung
Dituturkan Zainab, persoalan PT KA dengan perusahaan investasi PT Optima Kharya Capital Management (OKCM) sudah diselesaikan dengan perjanjian baru di antara kedua pihak dan tidak ada indikasi tindakan pidana dalam penyelesaian perkara tersebut.
"Kalau ada indikasi suap atau gratifikasi itu tugas kepolisian, tapi kalau hanya tidak ada izin komisaris, itu bukan masalah pidana," kata Zainab saat menggelar jumpa pers di RM Riung Sari, Jalan Soekarno Hatta, Senin (9/11/2009).
"Penyidikan perlu dilakukan, jika ada indikasi suap atau hal-hal yang merugikan perusahaan," sambung Zainab.
Zainab sendiri mengaku saat ini belum menerima hasil audit yang memaparkan kerugian PT KA dari investasi OKCM.
Ia menambahkan, jika ada tindakan pihak direksi ataupun komisaris yang merugikan perusahaan, dapat diselesaikan melalui Undang-undang No 40 tahun 2007 khususnya pasal 138 tentang Perseroan Terbatas.
"Jika ada tindakan direktur atau komisaris atau organ lainnya yang dapat merugikan perusahaan maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut," tegasnya.
Mekanisme pemeriksaan tersebut dapat melalui audit internal, pemanggilan yang bersangkutan di RUPS. "Jika bersalah direkomendasikan untuk mengganti kerugian tersebut," jelasnya.
"Kalaupun ada tindakan pidana, bisa direkomendasikan ke kepolisian," tegasnya lagi.
Menurut Zainab, segala persetujuan terkait investasi PT KA dengan OKCM senilai Rp 100 miliar di tahun 2008 telah diketahui oleh Dewan Komisaris PT KA. Dirut saat itu, Ronny Wahyudi, menandatangani berkas tersebut setelah melalui penandatangan Direktur Personalia dan Umum serta Direktur Keuangan PT KA yang diketahui oleh Dekom PT KA yang bertugas melakukan pengawasan tehadap PT KA pengawasan.
"Secara logika hukum ini sudah sesuai dengan proses yang benar," kata Zainab.
"Naif sekali jika komisaris tidak mengetahui, merasa ditipu, atau dibohongi," kata Zainab.
(ahy/lom)
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Komentar terkini (0 Komentar)
Belum ada komentar yang masuk
Baca Komentar
Kirim Komentar
